SIDOARJO – Pemandangan berbeda terlihat di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin (9/3/2026). Puluhan karangan bunga berjajar rapi di halaman kantor wakil rakyat itu. Namun bukan ucapan selamat yang tertulis, melainkan pesan bernada kritik yang cukup menohok.
Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo yang dikenal sebagai Laskar Jenggolo. Aksi ini menjadi cara mereka menyampaikan protes terhadap kinerja DPRD yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi sebagai representasi masyarakat.
Beberapa tulisan pada papan karangan bunga itu langsung mencuri perhatian. Di antaranya berbunyi, “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Tulisan tersebut menjadi simbol kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang selama ini diharapkan mampu menyuarakan aspirasi publik.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyampaikan bahwa aksi pengiriman karangan bunga ini merupakan bentuk kritik sekaligus pengingat bagi para wakil rakyat.
“Kami prihatin, kami kecewa dan jengkel atas kurangya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini, kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Selain kritik terhadap kinerja legislatif, Laskar Jenggolo juga menyinggung isu yang tengah beredar di masyarakat mengenai dugaan aliran dana sebesar Rp60 juta kepada sejumlah ketua organisasi.
Kabar tersebut bahkan menyeret inisial SP, seorang anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Namun hingga kini isu tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik tanpa adanya penjelasan resmi dari pihak terkait.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi seperti Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI hingga FPPI pun menyatakan sikap agar persoalan ini dibuka secara transparan.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah!” tegas Bramada Pratama Putra, Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Tak hanya soal isu dana, aliansi ini juga menyoroti dinamika politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya polemik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian jelas.
Menurut mereka, DPRD memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah dan seharusnya mampu mengambil langkah politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“DPRD sebagai representasi publik seharusnya berdiri tegak mengawal kepentingan masyarakat, bukan justru diduga menjadi aktor di balik manuver politik yang tidak etis,” tambah Bramada.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun pihak yang disebut dalam isu tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Sementara itu, deretan karangan bunga di depan gedung dewan tetap berdiri sebagai pengingat bahwa di balik kritik masyarakat, ada harapan agar wakil rakyat kembali menjalankan fungsi dan amanahnya dengan lebih terbuka serta berpihak pada kepentingan publik.
