Corongberita.i.news.site | 7 Maret 2026
Lampung Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Lampung Timur.
Perhatian publik mencuat setelah beredarnya rincian harga bahan makanan yang digunakan dalam penyediaan menu MBG bagi siswa di SDN 2(untuk kelas 5 dan selanjutnya) Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu.
Program tersebut diketahui disalurkan melalui Dapur Miftahul Huda yang berada di dusun stia batin desa raja basa lama kec.labuhan ratu lampung timur,dan informasi mengenai rincian harga disebut berasal dari keterangan Fai selaku akuntan dapur.
Namun setelah rincian harga itu beredar, sejumlah pihak mulai mempertanyakan kewajaran nilai pembelanjaan bahan makanan yang tercantum.
Beberapa komponen harga dinilai relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar di wilayah setempat, sehingga memunculkan pemikiran tentang selisih harga atau potensi mark up dalam proses pengadaan bahan makanan.
Situasi ini membuat perbincangan di tengah masyarakat semakin meluas, terutama karena program MBG merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris **Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Timur, Taufan Jaya Negara, menilai polemik yang berkembang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang jelas kepada publik.
Menurut Bung Taufan, ketika rincian harga bahan makanan mulai beredar dan memicu pertanyaan masyarakat, maka transparansi menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
“Jika memang tidak ada persoalan dalam pengelolaannya, tentu akan lebih baik apabila semua rincian dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak terus berspekulasi dengan dugaan” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan program tersebut harus benar-benar dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Program ini dibuat untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang baik. Jangan sampai tujuan yang baik ini justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” kata Bung Taufan.
Selain soal harga bahan makanan, ia juga menyoroti pentingnya kualitas menu yang diberikan kepada para siswa.
Menurutnya, dapur penyedia makanan tidak seharusnya sekadar menyediakan makanan atau jajanan, tetapi harus memastikan bahwa menu yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi.
“Tidak ada gunanya program Makan Bergizi Gratis jika makanan yang diberikan justru jauh dari standar gizi yang diharapkan,” tegasnya.
Bung Taufan juga meminta **Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan program MBG untuk segera melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap informasi yang berkembang.
Menurutnya, klarifikasi terbuka penting agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai pengelolaan program tersebut.
Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar bersih, transparan, dan sesuai tujuan awalnya,” pungkasnya.
Jurnalis : RF
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya lahir dari tujuan mulia: memastikan anak-anak, khususnya pelajar, mendapatkan asupan gizi yang layak demi menunjang tumbuh kembang serta kualitas pendidikan di masa depan. Program ini juga diharapkan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan generasi muda.
Namun di lapangan, berbagai keluhan mulai bermunculan. Sejumlah pihak mempertanyakan kualitas makanan yang disajikan hingga mekanisme pengelolaan program tersebut. Kondisi ini menimbulkan satu pertanyaan penting: apakah program yang dirancang untuk kepentingan rakyat benar-benar dijalankan sesuai tujuan awalnya?
Beberapa masyarakat menilai bahwa persoalan bukan terletak pada programnya, melainkan pada oknum-oknum yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika benar demikian, maka yang menjadi masalah bukanlah kebijakan negara, melainkan integritas pelaksana di lapangan.
Program MBG memiliki sasaran yang jelas:
Memberikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.
Meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Mengurangi potensi kekurangan gizi pada anak usia sekolah.
Artinya, setiap anggaran yang digelontorkan seharusnya benar-benar kembali kepada penerima manfaat, bukan justru menyusut dalam proses pelaksanaan.Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial.
Pengawasan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus mampu memastikan bahwa standar kualitas, jumlah porsi, hingga distribusi makanan berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa pengawasan yang efektif, program sebesar apa pun berpotensi menyimpang dari tujuan awal.
Pengawasan tersebut seharusnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi terkait, pihak sekolah, hingga masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan program juga menjadi kunci agar tidak muncul ruang bagi praktik-praktik yang merugikan penerima manfaat.
Sejumlah pengamat kebijakan sosial menilai bahwa program bantuan pemerintah sering kali menghadapi tantangan klasik: kebijakan yang baik bisa kehilangan maknanya ketika pelaksanaan di lapangan tidak diawasi dengan baik.
Oleh karena itu, penting untuk kembali menegaskan bahwa program MBG bukanlah ruang untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah publik yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas.
Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap program yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberi dampak nyata bagi anak-anak yang menjadi sasaran utamanya. Sebab jika tujuan mulia sebuah program justru bergeser karena ulah oknum tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masa depan generasi yang seharusnya dilindungi oleh program tersebut.
(Red)
